MATAMAJA GROUP//Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi surat terbuka eks Wamenkumham Denny Indrayana yang ditujukan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam surat itu Denny menyinggung kemungkinan keputusan MK soal sistem pemilu legislatif yang menjadi wacana politik sehingga dapat berakibat penundaan pemilu.
Terkait hal ini Hasto mengatakan, Megawati berkomitmen untuk menjalankan pemilu pada 14 Februari nanti. Ia meminta semua pihak tidak curiga.
“Sikap Ibu Megawati sangat clear, bahwa pemilu harus dijalankan tepat waktu pada 14 Februari. Mari kita wujudkan pemilu itu dengan sebaik-baiknya, jangan curiga berlebihan, jangan prejudice berdasarkan pengalamannya sendiri di masa lalu,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jumat (2/6).
Menurut Hasto, Megawati selalu memperjuangkan politik kebenaran. Maka itu surat terbuka akan dibalas dengan data dan fakta.
“Ibu Mega ini kan selalu memperjuangkan politik kebenaran. Jadi ketika surat terbuka itu bicara politik kebenaran, ya kami sebagai partai akan memberikan jawaban dengan fakta, dengan data, dengan hasil research, bukan hasil opini,” tandas dia.
Sebelumnya Denny Idrayana menulis suat terbuka dengan judul “Surat untuk Megawati”. Salah satu isi surat itu menyinggung soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka yang dibelokkan menjadi wacana politik hingga dapat berakibat penundaan pemilu.
Denny dalam suratnya meminta Megawati menghentikan siasat penundaan pemilu itu.
Berikut isi surat terbuka Denny Indrayana:
Yth. Ibu Megawati Soekarnoputri,
Assalamu’aikum Warahmatullah Wabarakatuh.
Merdeka, Salam Pancasila!
Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat Hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno!
Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2014 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.
Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.
Saya risau dengan hukum di Tanah Air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.
Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.
Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.
Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.
Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.
Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.
Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konstitusi.
Melbourne, 2 Juni 2023
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Ket. Foto:
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
Sumber: kumparan.com
Artikel ini tayang di jaringan media Matamaja Group
https://matamaja.com/
https://ppnews.id/
https://otoritas.id/
https://buser.id/
https://buser.co.id/
https://buser.web.id/
https://buserjatim.com/
https://buserjabar.com/
https://intelejen.id/
https://gardapublik.com/
https://gardahukum.com/
https://libaz.id/
https://tnipolri.com/
https://libaz.id/
https://ainews.id/
https://lacakberita.com/
https://awasjatim.com/
https://beritamadiun.id/
https://suaramajalengka.com/
https://realistis.id/
https://gmbinews.com/
https://newscobra07.com/
