Satpol PP Kediri Gencar sosialisasi Cukai, Cegah Rokok ilegal

KEDIRI, BJ BUSERJATIM. COM- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri semakin masif menggelar kegiatan Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai.

Kegiatan sosialisasi di tahun 2025 kali ini diadakan dikantor balai desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Selasa 14 Oktober. Sosialisasi ini menyasar ke puluhan para pelaku UMKM dan pedagang di Desa Gurah.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan ini ada 4 pemateri yang di hadirkan diantaranya Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kediri Diah Pujiastutik, Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri) Arintoko Dwi Miharto, Kejaksaan Negri Kabupaten Kediri yang diwakili bidang seksi intelejen Bayu Aulia Rahman SH serta KBO Satreskrim Polres Kediri Ipda Agus Sugiyono.

“Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kediri Diah Pujiastutik menjelaskan mengapa sosialisasi ini sangat perlu dilakukan dikarenakan ada pemasukan penerimaan keuangan negara yang harus dikelolah pemanfaatnya dan menjadi tanggung jawab bersama

” Di dalam rokok yang anda konsumsi ada potensi penerimaan keuangan negara. Ditandai bungkus rokok yang ditempeli pita seperti ada Lebel, (Cukai). Kalau kita beli tidak ada pitanya artinya itu ilegal. Biasa disebut rokok polos atau pun juga ada modus dengan pita palsu mau pun pita bekas ,” terangnya dihadapan 50 peserta sosialisasi

Pihaknya sengaja mengedukasi para pelaku UMKM dan para pedagang untuk bersama- sama memberantas serta memerangi peredaran rokok ilegal.” Harapan setelah mendapatkan sosialisasi ini, kita semua dapat memahami dampak dari rokok ilegal yang mana telah merugikan keuangan negara.

Masih lanjutnya ia menjelaskan pengertian dari DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ) yang diterima oleh negara dari cukai tembakau yang dibagikan kepada provinsi untuk daerah Kota mau pun Kabupaten sebesar 2 persen yang diperuntukan untuk pembangunan
(
Diah juga menjelaskan mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang menjadi salah satu sumber pendanaan daerah. Menurutnya, daerah mendapat alokasi sebesar 2 persen dari total penerimaan cukai tembakau nasional, yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat (50%), penegakan hukum (10%), dan bidang kesehatan (40%).

Sementara itu turut menambahkan Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri) Arintoko Dwi Miharto dalam pemaparan materinya menyampaikan betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan barang-barang ilegal.

“Kami mengawasi satu kota dan tiga kabupaten, yakni Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Jombang, dan Nganjuk. Wilayah ini luas, dan peran serta masyarakat sangat penting untuk membantu kami dalam pengawasan, terutama terhadap barang-barang ilegal yang dapat merugikan negara,” ucapnya

Pada kesempatan tersebut pihaknya juga menampilkan video edukatif mengenai pita cukai, yang menjadi indikator legalitas produk rokok dan minuman beralkohol.

Ia juga menjelaskan mengenai peran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang merupakan kontribusi nyata cukai bagi pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kesehatan, penegakan hukum, dan kesejahteraan masyarakat.

“Di tahun ini kami di Direktorat Jenderal dan juga itu mendapat target di angka Rp300 triliun. Ini sangat besar Bapak-bapak. Di mana hasilnya itu untuk salah satu, eh, apa namanya? Struktur dari APBN kita. Jadi, untuk pembangunan di seluruh, eh, Indonesia. Di mana insyaallah di tahun 2023 atau 2024, itu cukup baik ya,” uangkapnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga disambut baik oleh para peserta. Tak sedikit yang merasa bersyukur dengan adanya acara sosialisasi tersebut. Salah satunya adalah Astuti, pelaku UMKM ini mengaku sosialisasi ini membuatnya menjadi tahu kegunaan dari pajak seperti apa.

“Jadinya kan tahu, kegunaannya untuk apa-apa aja gitu loh. Biar masyarakat umum kan juga tahu, istilahnya pajak itu kan gunanya untuk umum, bukan untuk salah satu pribadi atau perorangan yang diuntungkan, gitu aja,” ujarnya.

Turut hadir dalam penyampaian materi sosialisasi tersebut adalah perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Satreskrim Polres Kediri.(KK)

Pos terkait