SIARAN PERS NO. 22/SP/HM.01.02/POLKAM/03/2025
Polkam, Jakarta, BUSERJATIM.COM – Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama kementerian/lembaga terkait resmi membentuk dua desk koordinasi baru, yaitu Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Kamis (13/3/2025), menyampaikan bahwa pembentukan kedua desk ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani dua isu strategis nasional, yakni kebakaran hutan serta perlindungan pekerja migran dari tindak pidana perdagangan orang.
Desk Koordinasi Penanganan Karhutla
Desk Koordinasi Penanganan Karhutla akan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dukungan Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.
“Kami berharap dengan adanya desk ini, Indonesia bisa mencapai zero karhutla dan membangun sistem mitigasi serta pencegahan yang lebih baik,” ujar Menko Polkam.
Pembentukan desk ini merespons prediksi BMKG yang menunjukkan kemunculan titik-titik panas di beberapa daerah meskipun saat ini masih musim hujan. Menko Polkam menekankan bahwa kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan dan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi geopolitik, terutama terkait dengan asap lintas batas negara.
Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/TPPO
Sementara itu, Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/TPPO dipimpin oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dengan dukungan Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri.
Menko Polkam menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pekerja migran, yang merupakan pahlawan devisa dengan total remitansi mencapai Rp255 triliun pada 2024.
Menurut data BP2MI, terdapat 5,3 juta pekerja migran Indonesia yang terdaftar, sementara sekitar 4,3 juta bekerja secara ilegal (berdasarkan survei Bank Dunia 2017). Dari 40.000 kasus pekerja migran yang tercatat pada 2024, mayoritas melibatkan eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal.
Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, menyebut bahwa 90-95% permasalahan pekerja migran berasal dari keberangkatan secara non-prosedural. Selain itu, 80% pekerja migran bekerja sebagai pekerja domestik, dengan mayoritas berlatar belakang pendidikan SD dan SMP.
“Kami berharap desk ini bisa menjadi forum kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas tata kelola pekerja migran kita,” ujar Karding.
Kolaborasi Lintas Sektor
Kedua desk ini melibatkan berbagai kementerian/lembaga, termasuk:
- Kemenko Polkam, Kemen PPMI/BP2MI, BNPB, BMKG, BIN, Polri, TNI, Kemenlu, Kemenhub, Kemensos, Kemenaker, Kementan, PPATK, Kejaksaan Agung, dan Bakamla.
- Gubernur dari provinsi rawan Karhutla, seperti Lampung, Jambi, Sumsel, Riau, Kepri, Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kaltim, dan Kalteng, serta para Pangdam, Kapolda, dan Kajati melalui Zoom Meeting.
Dengan pembentukan dua desk ini, pemerintah berharap penanganan Karhutla dan perlindungan pekerja migran dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.
