BUSERJATIM.COM, Kabupaten Malang – Polemik panas pelantikan anak Bupati Malang sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) makin memanas. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang tak tinggal diam. Mereka “menyentil keras” DPRD agar tak bermain aman dan menjadikan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekadar formalitas tanpa hasil.
LIRA menilai langkah DPRD menggelar RDP memang patut diapresiasi, tapi jangan sampai hanya jadi ajang basa-basi politik tanpa ujung. Jika tak ada keputusan konkret, publik siap menilai: ini hanya panggung sandiwara!
Bupati LIRA Malang, Wiwid Tuhu, SH., MH., dengan nada tegas mengingatkan wakil rakyat agar tidak kehilangan nyali.
“Rakyat tidak butuh RDP yang hanya menghangatkan kursi dewan. Rakyat butuh tindakan tegas, berintegritas, dan tidak pandang bulu!” tegas Wiwid.
Menurut LIRA, kasus ini bukan sekadar soal satu jabatan. Ini diduga hanya “puncak gunung es” dari carut-marut tata kelola kepegawaian di Kabupaten Malang.
Wiwid membeberkan sejumlah kejanggalan:
•Pencopotan Kepala Dinas Kesehatan yang dinyatakan tidak sah oleh PTUN.
•Hasil seleksi Jabatan Tinggi Pratama 2024 yang mandek tanpa kejelasan.
•Praktik job fit bagi pegawai menjelang pensiun yang dinilai tak masuk akal.
•Penunjukan Plt berkepanjangan yang berpotensi melanggar aturan.
“Ini bukan lagi soal prosedur, tapi soal integritas birokrasi yang sedang dipertaruhkan,” sindirnya tajam.
LIRA mendesak DPRD Kabupaten Malang untuk tidak setengah hati. Transparansi total harus dibuka ke publik!
Semua pihak wajib dipanggil: Panitia Seleksi (Pansel), Baperjakat, BKPSDM.
Hingga Bupati Malang
Tak boleh ada yang disembunyikan.
“Jangan jadikan RDP sebagai sandiwara politik. Semua pihak harus dipanggil secara terbuka!” tegas Wiwid lagi.
Pernyataan paling “menyengat” datang di akhir. LIRA bahkan membuka opsi langkah konstitusional jika pelanggaran terbukti serius.
“Jika kesalahan terbukti masif, sistematis, dan terstruktur, DPRD harus berani ambil langkah tegas, termasuk usulan pemberhentian kepala daerah!” cetusnya.
LIRA mengajak masyarakat dan insan pers untuk ikut mengawasi jalannya RDP. Mereka menilai, tanpa tekanan publik, proses ini rawan “masuk angin”.
“Jangan biarkan kepentingan jangka pendek merusak masa depan birokrasi. Malang harus punya pemerintahan yang bersih dan profesional,” pungkas Wiwid.(Red)
