Strategi komunikasi publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2024 diungkapkan Menteri Kominfo (Menkomnfo), Budi Arie Setiadi, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI.
Di antaranya adalah melakukan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) sejak Oktober sampai November 2023 yang telah menjangkau lebih dari 14.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
“Kegiatan tersebut merupakan bagian strategi komunikasi yang meliputi pemetaan data Bawaslu, Kominfo, dan komunitas lokal, serta pembuatan konten “Pemilu Damai” bersama,” tutur Budi Arie Setiadi dalam dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI mengenai Diseminasi Informasi dan Dukungan Infrastruktur TIK Pemilu 2024 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pada Rabu (29/11/2023).
Menurut Menkominfo Budi Arie, pihaknya juga akan terus melanjutkan literasi digital bagi masyarakat di 26 provinsi.
Di samping itu. Kementerian Kominfo memproduksi konten video, iklan layanan masyarakat (ILM), konten media sosial, serta rilis pers untuk memitigasi penyebaran hoaks dan menjaga kondusifitas ruang digital.
“Terutama daerah yang rawan pada Pemilu 2024 dan memiliki jumlah pemilih pemula yang signifikan sesuai rekomendasi Bawaslu. Kami juga telah merencanakan produksi 100 konten literasi digital dalam berbagai bentuk,” jelasnya.
Menteri Budi Arie mengatakan, jajarannya telah melakukan penanganan hoaks-hoaks yang muncul di berbagai media mengenai Pemilu.
Penanganan itu adalah salah satu bentuk implementasi nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kementerian Kominfo bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Sepanjang 17 Juli hingga 26 November 2023, kami telah mengidentifikasi dan menerbitkan klarifikasi terhadap 96 temuan isu hoaks tentang Pemilu. Jumlah isu tersebut tersebar dalam 355 konten hoaks dimana kami telah melakukan take down terhadap 290 konten hoaks, dan sisanya masih dalam proses penanganan,” ungkap Menkominfo.
Dia juga mengatakan, Kementerian Kominfo bersama Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu.
Penguatan sinergi dan kerja sama ini dinilai menjadi ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat memilih dengan bijak serta menjaga perdamaian di ruang digital.
infopublik.id
