BUSERJATIM.COM –
Jakarta — Kebijakan upah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan publik setelah diketahui gaji pekerja dapur, seperti pencuci piring, mencapai Rp2,4 juta hingga Rp3,5 juta per bulan. Angka tersebut dinilai jauh di atas rata-rata penghasilan guru honorer yang berkisar antara Rp600 ribu hingga Rp800 ribu per bulan.
Perbandingan ini memicu protes dari berbagai kalangan, terutama dari tenaga pendidik honorer yang menilai adanya ketimpangan dalam kebijakan pengupahan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pekerja dapur dalam program MBG direkrut dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya desil 1 hingga 4.
Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Ia menyebut, program ini mulai menunjukkan dampak positif, termasuk terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah.
Program MBG sendiri telah berjalan secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Di Sulawesi Selatan, misalnya, ratusan dapur telah aktif beroperasi dengan perputaran anggaran mencapai triliunan rupiah. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk menyerap hasil produksi lokal, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.
Sementara itu, Brian Yuliarto mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan program ini. Ia menilai, kampus dapat berperan penting dalam riset dan inovasi, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi, sistem pangan, serta pengelolaan program secara berkelanjutan.
Polemik terkait disparitas upah ini pun masih menjadi perhatian, seiring harapan agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh sektor, termasuk tenaga pendidik honorer.
