SURABAYA — Masa depan organisasi relawan Pro Jokowi (PROJO) mulai menjadi bahan perbincangan serius menjelang Pemilu 2029. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PROJO Jawa Timur membuka ruang diskusi mengenai kemungkinan organisasi tersebut bertransformasi menjadi partai politik.
Wacana itu disampaikan Sekretaris DPD PROJO Jawa Timur, Tomi Hartono Wibowo. Ia menegaskan, pembicaraan mengenai PROJO menjadi partai politik masih sebatas gagasan dan belum merupakan keputusan organisasi.
Namun, menurut Tomi, dinamika politik nasional membuat arah masa depan PROJO perlu mulai dipikirkan sejak sekarang.
“Ini masih merupakan gagasan dan wacana yang perlu didiskusikan secara terbuka. Kami tidak sedang mengatakan bahwa PROJO sudah memutuskan menjadi partai politik. Namun, menurut kami, masa depan organisasi memang harus mulai dibicarakan secara serius,” ujar Tomi.
Jangan Hanya Besar Saat Pemilu
Tomi menilai PROJO selama ini telah memiliki jaringan organisasi yang luas serta pengalaman dalam membangun gerakan masyarakat dan mengawal berbagai agenda politik nasional.
Persoalannya, kata dia, adalah bagaimana menjaga kekuatan tersebut agar tidak hanya muncul ketika momentum pemilu tiba.
“Jangan sampai organisasi hanya kuat ketika ada momentum pemilu. PROJO harus memiliki agenda perjuangan yang berkelanjutan, siapapun pemimpin dan pemerintahan yang sedang berjalan,” katanya.
Karena itu, muncul pertanyaan strategis: apakah PROJO akan tetap menjadi organisasi relawan atau suatu saat berubah menjadi kekuatan politik formal.
Menurut Tomi, kedua kemungkinan tersebut harus dibicarakan secara terbuka dan rasional.
Jika Jadi Partai, Bukan Sekadar Berebut Kursi
Tomi menegaskan, apabila suatu hari keluarga besar PROJO memutuskan bertransformasi menjadi partai politik, perubahan tersebut tidak boleh sekadar untuk mengejar kursi kekuasaan.
Partai yang lahir dari PROJO, menurutnya, harus memiliki gagasan, platform politik, kaderisasi dan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat.
“Kalau suatu saat PROJO menjadi partai, jangan hanya menjadi kendaraan untuk mendapatkan kursi. Harus ada gagasan yang jelas, kaderisasi yang kuat dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah isu seperti penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pemerataan pembangunan dapat menjadi bagian dari agenda perjuangan.
“Kekuasaan itu bukan tujuan akhir. Jabatan dan kursi politik hanyalah instrumen. Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” lanjut Tomi.
Pemilu 2029 Jadi Momentum Evaluasi
Menurut Tomi, Pemilu 2029 dapat menjadi salah satu momentum penting untuk mengevaluasi posisi sekaligus menentukan arah perjuangan PROJO ke depan.
Organisasi, katanya, harus memiliki visi jangka panjang dan tidak menggantungkan eksistensinya pada satu figur maupun satu momentum politik.
“Organisasi besar harus memiliki visi yang lebih panjang. Kita tidak hanya berpikir untuk satu atau dua tahun, tetapi bagaimana PROJO tetap memiliki relevansi sepuluh, dua puluh tahun ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsolidasi organisasi yang dilakukan saat ini seharusnya tidak hanya bertujuan memperkuat struktur, tetapi juga menjadi ruang untuk menyusun gagasan tentang masa depan PROJO.
Keputusan Tetap di Tangan Organisasi
Meski membuka wacana transformasi menjadi partai politik, Tomi menegaskan DPD PROJO Jawa Timur tetap menghormati garis dan keputusan organisasi secara nasional.
Ia memastikan belum ada keputusan bahwa PROJO akan berubah menjadi partai politik.
“Sekali lagi, ini adalah gagasan untuk didiskusikan, bukan keputusan bahwa PROJO akan berubah menjadi partai politik. Kami tetap menghormati DPP dan seluruh mekanisme organisasi,” jelasnya.
Menurutnya, apabila gagasan tersebut nantinya mendapatkan dukungan luas dari keluarga besar PROJO, prosesnya harus dilakukan secara demokratis dan konstitusional.
Aspirasi dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk DPD, DPC dan kader, harus menjadi bagian dari pembahasan.
“Tidak boleh ada keputusan yang lahir hanya dari keinginan segelintir orang. Kalau memang ada gagasan PROJO menjadi partai politik, harus dibicarakan bersama dari tingkat pusat sampai daerah,” tegas Tomi.
Pada akhirnya, kata Tomi, persoalan utamanya bukan sekadar apakah PROJO akan berubah menjadi partai politik atau tetap sebagai organisasi relawan.
Yang lebih penting adalah bagaimana PROJO mampu menjaga relevansinya, memiliki agenda perjuangan yang berkelanjutan dan memastikan setiap langkah organisasi tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Wacana sudah dilempar. Kini bola berada di internal PROJO: tetap menjadi kekuatan relawan atau mulai menyiapkan langkah menuju panggung politik formal pada Pemilu 2029.
