BUSERJATIM.COM –
JAKARTA – Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (6/4/2026) guna membahas percepatan program perumahan rakyat secara nasional.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat melalui berbagai langkah strategis, termasuk peningkatan program bedah rumah rakyat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa Presiden memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut.
“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa untuk perumahan rakyat. Salah satunya adalah langkah strategis peningkatan bedah rumah rakyat yang sedang dipersiapkan bersama Menteri Keuangan, Mensesneg, dan Seskab,” ujarnya.
Menurut Maruarar, program bedah rumah tahun ini akan mengalami peningkatan signifikan dengan target mencapai 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia.
“Tahun ini semua kabupaten/kota mendapatkan program bedah rumah. Ini sangat signifikan, sekaligus akan menggerakkan ekonomi dan menciptakan keadilan,” tambahnya.
Selain itu, Presiden juga mengarahkan optimalisasi pemanfaatan lahan negara, khususnya di kawasan strategis perkotaan, untuk pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun. Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sektor perkeretaapian, menjadi prioritas dalam mendukung kebutuhan perumahan masyarakat.
Pemerintah juga mendorong pembangunan hunian dengan konsep campuran, yang dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.
Lebih lanjut, Maruarar mengungkapkan bahwa pembangunan telah mulai dilakukan di sejumlah titik, salah satunya di kawasan Senen, Jakarta. Sekitar 300 unit rumah tengah dibangun di kawasan Jalan Kramat dan ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026.
Selain itu, proyek lanjutan sebanyak 500 unit rumah juga tengah dipersiapkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Dalam upaya mempercepat realisasi program, Presiden turut menginstruksikan Nusron Wahid untuk mempercepat penyediaan lahan. Pemerintah juga akan mengoptimalkan pembiayaan serta pembangunan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Program ini dinilai bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Dengan langkah tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan hunian yang layak, aman, dan bermartabat.
