Jombang, Buserjatim.com – Masih berlanjut di hari ke-tiga kegiatan sosialisasi antara BBWS Brantas dan ATR/BPN Jombang dengan warga terdampak pengadaan tanah jaringan irigasi Peterongan Tahap lll.
Kamis (7/4/2022) sosialisasi kali ini di laksanakan di Pendopo Balai Desa Mayangan kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
Seperti halnya sosialisasi sebelum sebelumnya, acara ini di hadiri oleh Rojikan BBWS Brantas, Rohmadi Kabid Pengadaan ATR/BPN, Rudy Bakhtiar Sekcam Jogoroto, H. Gunawan Kepala Desa Mayangan dan 49 warga yang terdampak.
Kepala Desa Mayangan Gunawan dalam sambutannya mengatakan, kades mengharapkan kepada warga terdampak supaya bisa bekerja sama karena ini program pemerintah. Ujarnya
Kabid Pengadaan ATR/BPN Rohmadi dalam sambutannya menjelaskan, di mohon kepada warga terdampak supaya bisa bekerjasama, supaya bisa cepat terealisasi program Jaringan Irigasi Peterongan Tahap lll ini. Karena ini merupakan program pemerintah yang melaluhi program BBWS Brantas, untuk membangun Jaringan Irigasi Peterongan ini supaya bisa membantu warga Desa Mayangan meningkatkan mutu kualitas pertaniannya. Karena Desa Mayangan merupakan mayoritas petani dan salah satu penyanggah perekonomian Kabupaten Jombang di sektor pertanian. Ujarnya
Rojikan selalu PPK BBWS Brantas mengatakan, proses pengadaan tanah ini prosesnya juga lama, di mohon untuk warga terdampak atas kerja samanya, karena ini juga merupakan program pemerintah, kita sebagai warga negara yang baik wajib melaksanakannya. Waktu yang lama itu juga tidak menutup kemungkinan kalau datanya lengkap mulai dari pengukuran dan data yuridisnya insya Allah tahun ini selesai prosesnya dan untuk pelaksaannya tahun 2023. Urainya
Rojikan juga menambahkan, kalau program jaringan irigasi Peterongan tahap lll ini selesai, besar kemungkinan dampaknya untuk kesejahteraan warga desa Mayangan dan sekitarnya, jadi mohon bantuan kerja samanya. Ujarnya
Lanjut Rojikan, pelaksaan juga memakan waktu yang lama, di karenakan anggaran yang di berikan itu melaluhi tahapan tahapan dan ada pertanggung jawabannya. Semua biaya juga ditanggung pemerintah, dan warga yang terdampak sepeserpun tidak di pungut biaya. Pembayaran pun masuk ke rekening warga terdampak, pengurusan rekening juga kami yang memfasilitasinya. Pungkasnya
Pras
