Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan wilayah perairan Samudera Hindia di Indonesia dan India harus dimaknai sebagai lautan kerja sama. Banyak potensi kerja sama yang bisa dijalin mulai dari sektor ekonomi biru, konektivitas maritim, hingga sumber daya energi laut yang berkelanjutan.
Kerja sama itu juga dapat menanggulangi potensi kejahatan, di antaranya perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing.
“Kita harus mampu menjadikan lautan sebagai a sea of cooperation, bukan a sea of confrontation,” kata Presiden Jokowi saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi ke-20 ASEAN-India di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9/2023).
Menurut Presiden Jokowi, potensi dari pengelolaan Samudera Hindia sangat besar karena memiliki modal yang sangat masif. Samudra Hindia menghubungkan sebanyak 33 negara, penduduk sekitar 2,9 miliar jiwa, dan seperlima Gross Domestic Bruto (GDP).
Begitu besarnya potensi yang menjadi kekuatan, lanjut Presiden Jokowi, stabilitas di sekitar wilayah Samudera Hindia harus senantiasa dijaga perdamaiannya. Caranya adalah menghormati hukum internasional, mendorong kebiasaan kerja sama, dan membangun arsitektur kawasan yang inklusif.
“Ini adalah kunci untuk mewujudkan kawasan yang mampu menjadi epicentrum of growth,” kata Presiden.
Pada hari ketiga KTT ke-43 ASEAN, Presiden Jokowi memimpin empat sidang KTT yaitu KTT ke-20 ASEAN-India, KTT ke-18 Asia Timur, KTT ke-3 ASEAN-Australia, dan KTT ke-13 ASEAN-PBB.
Presiden Jokowi memimpin KTT ke-20 ASEAN-India yang diikuti oleh para pemimpin negara ASEAN dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi selaku negara mitra.
Kedua, Presiden Jokowi memimpin KTT ke-18 Asia Timur yang digelar di Ruang Cendrawasih 3, JCC. Ketiga, Presiden Jokowi memimpin KTT ke-3 ASEAN-Australia bersama dengan PM Anthony Albanese.
Keempat, Presiden memimpin KTT ke-13 ASEAN-PBB dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
