BUSERJATIM.COM –
JAKARTA – Pemerintah berupaya menjaga kenaikan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi tetap terkendali di kisaran 9 hingga 13 persen di tengah lonjakan harga avtur akibat ketegangan geopolitik global.
Langkah ini diambil menyusul kenaikan harga avtur yang mencapai 70 hingga 80 persen sejak awal April 2026. Kenaikan tersebut berdampak signifikan karena avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai penerbangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menekan dampak kenaikan tersebut agar tidak membebani masyarakat.
“Pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi, yang kita jaga adalah harga tiketnya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Adapun kebijakan yang disiapkan antara lain penyesuaian biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen, serta pembebasan bea masuk suku cadang pesawat.
Airlangga merinci, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 triliun per bulan atau Rp2,6 triliun untuk dua bulan guna mendukung kebijakan PPN DTP bagi tiket pesawat kelas ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan batas maksimal fuel surcharge sebesar 38 persen agar maskapai tetap dapat menyesuaikan tarif tanpa memberatkan penumpang.
“Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9 persen hingga 13 persen,” tegasnya.
Sebagai langkah tambahan, pemerintah menurunkan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen guna menekan biaya operasional maskapai dan meningkatkan daya saing industri penerbangan nasional.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandhi, memastikan kebijakan tersebut telah dikoordinasikan bersama seluruh maskapai penerbangan.
“Kami telah berkoordinasi dengan seluruh airlines. Penetapan 38 persen ini merupakan angka ideal untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa dukungan fiskal pemerintah tetap kuat untuk menopang kebijakan tersebut.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, anggaran kita cukup dan seluruh kebijakan ini sudah kami perhitungkan dengan baik,” katanya.
Pemerintah juga memastikan pasokan energi nasional tetap aman, serta menilai harga avtur domestik masih kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Filipina dan Thailand.
