BLITAR, BUSERJATIM.COM
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja ke Blitar, Minggu (29/08/2021).
Mengawali road show nya di Blitar, Menteri PMK terlebih dahulu berziarah ke Makam Bung Karno (MBK) serta membagikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat sekitar makam Presiden RI pertama ini.
Kepada awak media,ia menjelaskan bahwa kunjungan kerjanya kali ini dalam rangka monitoring penanganan Covid-19 dan bantuan sosial, baik di wilayah kabupaten maupun kota Blitar.
“Kalau ada laporan, mumpung saya ada disini silahkan lapor kepada saya. Siapa yang tidak kebagian atau tidak merata, nanti saya catat dan nanti akan segera kita tindaklanjuti,” tandas Muhajir yang juga pernah menjadi Rektor di Universitas Muhammadiyah Malang.
Kendati begitu, pihaknya mengakui adanya masalah pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun pada data Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang sebenarnya sudah dirancangnya berlapis-lapis.
Kata dia, hal itu ada pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako yang diperuntukan kepada seluruh warga. Baik, waktu ada pandemi Covid-19 maupun tidak. Utamanya warga termiskin.
Kemudian saat pandemi, Bantuan Sosial Tunai (BST) belum dirasa cukup oleh pemerintah pusat, sehingga di tambahkan melalui dana desa (DD), seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
“Pokoknya tidak boleh ada orang yang berhak, tetapi tidak mendapatkannya,” pesan Menko PMK.
Kemudian Statement Menko PMK ini di amini oleh Bupati Blitar Rini Syarifah saat mendampingi di MBK. Ia mengaku, kalau di Kabupaten Blitar untuk pendistribusian Bansos masih aman-aman saja, walapun ada sedikit kendala pada data orang yang mendapatkan Bansos.
“Itu pun sedikit sekali dan sudah di laporkan ke pusat. Insaallah tahun depan sudah tidak ada masalah,” kata Bupati Blitar yang biasa di panggil Mak Rini.
Selanjutnya terkait bantuan orang meninggal dikarenakan positif Covid-19, Mak Rini menjelaskan bahwa Pemkab Blitar telah menyiapkan anggaran untuk itu. Caranya, terlebih dahulu dari pemerintah desa mengajukan klaim warganya yang meninggal.
“Baru, itu bisa cair. Sedangkan honor untuk biaya pemakaman, kemarin sudah kita berikan,” terang Mak Rini.
Reporter: Hary77 – Ati
Narasumber: JK – Lipsus.
