BUOL, BUSERJATIM.COM– Massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Buol (AMPB), Selasa 27 September 2022 menggelar aksi unjuk rasa dikantor DPRD Kabupaten Buol.
Massa aksi Aliansi Masyarakat Peduli Buol yang terdiri dari para aktivis, tokoh dan pemerhati dan Sejumlah Kepala Desa dan BPD se-kabupaten Buol, dalam tuntutannya meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagari) Tito Karnavian menunjuk penjabat (Pj) bupati Bupati Buol, putra daerah setempat.
Alasannya kata Egon Al-Idrus dan Rudi Loi selaku Korlap dan Wakorlap aksi, putra daerah sudah mengerti kondisi detail tanah Pogogul Kabupaten Buol.
“Kami berharap kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk penjabat bupati Buol, dari putra daerah Buol yang mengerti keadaan negeri ini, tegas Korlap dan orator Aksi lainnya.
Alasan lain sebut orator Demonstran AMPB, dengan diterbitkannya surat Mendagri yang ditujukan kepada DPRD Buol tanggal 31 Agustus 2022, perihal permintaan usulan 3 nama calon Pj bupati ke Kemendagri, dimana 2 nama diantaranya adalah Putra Daerah yang diketahui saat ini bertugas di Pemkab Buol sebagai Sekda dan Asisten II.Hal ini semakin jelas
Hal senada di sampaikan Kades Tang Kecamatan Bokat, Suarno Pamentar mewakili forum Kades, dalam orasinya dia mengatakan kemampuan putra Buol, juga tidak kalah dengan pejabat-pejabat luar.
“Jika dari luar yang ditunjuk maka butuh waktu untuk menyesuaikan diri ke daerah, karena yang bersangkut tidak semua tahu bagaimana keadaan di Kabupaten Buol,” tukas.Suarno Pamentar.
Disebutkan capaian capaian pemerintahan Kabupaten Buol saat ini dengan meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 kali berturut turut dalam hal pengelolaan keuangan oleh BPK RI dan masifnya pembangunan infra struktur oleh pemimpin Daerah sebelumnya, menjadi tolak ukur kemampuan managemen pemerintahan putra daerah yang mumpuni. Ditambah lagi menurutnya saat ini Kabupaten Buol menjadi daerah yang di jadikan tempat studi oleh beberapa kabupaten/kota di daerah lain.
Sehingga kata dia, selayaknya Pj bupati yang ditunjuk mendagri semestinya putra daerah yang telah memahami persoalan tersebut.
” Dua Putra Daerah yang di usulkan DPRD mempunyai rekam jejak baik di pemerintahan, Berikanlah orang yang paham dengan daerah dan mengerti dengan kultur daerah kami,” tegas Suarno dan Orator lainnya.
Dihadapan massa Aksi Unjuk Rasa AMPB, Ketua DPRD Kabupaten Buol, Srikandi Batalipu, S.Sos, M.AP di dampingi Sejumlah Anggota Dewan dan Kapolres Buol, AKBP. Handri Wira Suriyana, S.I.K, atas apa yang menjadi harapan masyarakat yang disuarakan oleh AMPB agar Mendagri menunjuk Putra daerah menjadi Pj Bupati Buol mengatakan aspirasi telah kami usulkan sesuai surat Mendagri tanggal 31 Agustus 2022.
“Hasil rapat 8 Fraksi DPRD menyepakati 3 tiga nama, dimana 2 nama yang diusulkan adalah putra daerah terbaik dan berpengalaman,”ujar Srikandi.
“Mekanisme telah di lakukan jadi 3 nama tersebut bukan keinginan ketua atau pimpinan Dewan tapi kesepakatan seluruh fraksi dan hingga saat ini belum ada SK, kita menunggu keputusan Mendagri,” tambahnya.
Berikut Srikandi meyakini keputusan mendagri adalah keputusan yang terbaik untuk rakyat buol, bahkan dia menggaransi di hadapan massa aksi, ” jika siapapun yang menjadi Pj.Bupati Buol jika tidak berpihak kepada rakyat, maka saya akan menjadi garda terdepan melawannya,” tegas Politisi partai Golkar ini.
Senada di tambahkan oleh anggota legislatif asal PKB, Ahmad Koloi, bahwa Fraksi yang menjadi perpanjangan partai politik di DPRD dan Partai Politik adalah perpanjangan tangan dari masyarakat buol sehingga apa yang menjadi keputusan dan kesepakatan fraksi telah menjadi representasi harapan masyarakat dan usulan 3 nama yang diantaranya 2 nama putra daerah sudah sesuai sebagaiman yang di persyaratkan dalam ketentuan perundang undangan.
Unjuk rasa berlangsung aman dan tertib di bawah pengawalan personil Polres Buol yang dipimpin langsung oleh Kapolres Buol, AKBP. Handri Wira Suriyana, S.I.K.Jabatan bupati dan wakil bupati Buol berakhir 12 Oktober 2022
