JAKARTA,BUSERJATIM.COM-, 27 Maret 2025 – Pemerintah terus menggenjot Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi utama dalam menurunkan stunting, meningkatkan kualitas SDM, dan mempersiapkan Indonesia menghadapi bonus demografi. Namun, implementasi program ini bukan sekadar tentang penyediaan makanan gratis, tetapi juga kesiapan sistem yang adaptif menghadapi tantangan geografis dan situasi darurat, terutama di daerah rawan bencana dan perbatasan.
Dua isu utama yang menjadi perhatian adalah:
- Pentingnya membangun dapur MBG di lokasi aman bencana, yang juga dapat difungsikan sebagai dapur umum saat terjadi keadaan darurat.
- Percepatan pelaksanaan MBG di daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara (Kaltara), yang menghadapi tantangan logistik dan harga kebutuhan pokok yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
Dapur MBG Aman Bencana: Investasi Ketahanan dalam Situasi Darurat
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa dapur MBG harus dibangun di lokasi yang aman dari bencana alam. Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan nasional yang juga berfungsi sebagai dapur umum saat terjadi bencana.
“Indonesia adalah negara rawan bencana. Kita tidak hanya berbicara tentang banjir, tetapi juga gempa bumi, tanah longsor, hingga letusan gunung berapi. Oleh karena itu, dapur MBG harus dirancang agar tetap bisa beroperasi dalam kondisi darurat,” ujar Dadan.
Untuk itu, penentuan lokasi dapur MBG harus berbasis peta risiko bencana yang telah disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Infrastruktur dapur juga harus memenuhi standar tahan gempa, memiliki akses logistik yang mudah, serta dilengkapi cadangan bahan pangan yang bisa langsung digunakan dalam keadaan darurat.
Jika konsep ini dijalankan dengan baik, dapur MBG tidak hanya menjadi tempat penyedia makanan bergizi bagi anak-anak dan masyarakat, tetapi juga sumber daya tanggap darurat saat bencana terjadi.
Akselerasi MBG di Perbatasan Kaltara: Tantangan Logistik dan Anggaran
Di sisi lain, percepatan program MBG di daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara (Kaltara) masih menghadapi sejumlah tantangan. Wilayah ini memiliki akses yang sulit, harga bahan pokok yang tinggi, serta keterbatasan infrastruktur logistik.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati, mendorong agar MBG di perbatasan dapat berjalan lebih cepat dengan menggandeng kantin sekolah sebagai mitra penyedia makanan bergizi.
“Kantin sekolah sudah memiliki infrastruktur dasar dan akses langsung ke anak-anak. Dengan cara ini, distribusi makanan akan lebih cepat, lebih efisien, dan transparan,” jelas Rahmawati.
Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah besaran anggaran yang belum sesuai dengan kondisi lapangan. Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, mengakui bahwa anggaran Rp10.000 per porsi tidak mencukupi untuk wilayah perbatasan yang memiliki harga bahan pokok jauh lebih tinggi karena biaya transportasi yang mahal.
“Jika besaran anggaran ini tidak segera disesuaikan, program MBG di Kaltara hanya akan berjalan setengah hati dan manfaatnya tidak maksimal bagi anak-anak di perbatasan,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Kepala BGN akan melakukan kunjungan ke Sebatik untuk memastikan kesiapan dapur MBG di daerah tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membuat kebijakan dari balik meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana.
Kesimpulan: MBG Bukan Sekadar Makan Gratis, Tapi Investasi Masa Depan
Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi mendatang.
Dapur MBG harus menjadi infrastruktur yang tangguh, tidak hanya sebagai tempat penyedia makanan tetapi juga sebagai sumber ketahanan pangan dalam situasi darurat. Sementara itu, pelaksanaan MBG di perbatasan harus disertai kebijakan adaptif, termasuk penyesuaian anggaran berdasarkan harga kebutuhan pokok di masing-masing wilayah.
MBG bukan sekadar janji politik, tetapi harapan bagi jutaan anak Indonesia. Dengan pengelolaan yang tepat, program ini akan menjadi warisan besar bagi bangsa, memastikan bahwa setiap anak, dari kota hingga perbatasan, memiliki akses yang sama terhadap makanan sehat, gizi cukup, dan masa depan yang lebih cerah.
(Tim/Red)
