BUSERJATIM GRUOP –
JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Laporan ini mengungkapkan temuan, evaluasi, dan upaya perbaikan dalam tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024, khususnya pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
Dalam laporan IHPS I 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Opini tersebut mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun, empat LKKL—yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional—mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Apresiasi dan Dukungan
Ketua BPK, Isma Yatun, memberikan penghargaan kepada pemerintah atas kerja sama yang baik dalam mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). “BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” ujar Isma Yatun dalam keterangan persnya.
Isma juga mengapresiasi penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024, yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Aturan ini dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga kelancaran pengelolaan anggaran pemerintah di tengah dinamika transisi pemerintahan.
Peran BPK di Kancah Internasional
Dalam pertemuan tersebut, Isma Yatun turut memaparkan peran BPK di tingkat internasional, termasuk sebagai auditor eksternal pada berbagai organisasi dunia seperti badan-badan PBB dan UN Panel of External Auditors. Isma juga meminta dukungan Presiden Prabowo atas pencalonan BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032. Pemilihan anggota UN BOA akan dilakukan pada Maret 2025 dan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025.
Komitmen Bersama
Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mendampingi Presiden Prabowo. Sementara Ketua BPK Isma Yatun hadir bersama sejumlah anggota BPK lainnya.
(Red)
