KOTA SORONG PBD, BUSERJATIM.COM GROUP – Polda Papua Barat kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan tokoh lintas agama se Papua Barat Daya yang bertempat di salah satu hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (5/8/24).
Kemudian menurut Kasatgas Binmas Polda Papua Barat Daya, AKBP Frengky Lopulalan mewakili Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johny Edizon Isir dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan kegiatan tersebut adalah menyamakan persepsi kepada semua tokoh agama dalam mewujudkan harmonisasi keamanan, ketertiban dan kedamaian selama Pemilukada di Papua Barat Daya yang kita cintai bersama.
“Bapak Kapolda berpesan, mari torang semua sama-sama menjalankan peran kita sebagai tokoh agama untuk menjaga dan merawat agar Pemilukada di Provinsi Papua Barat Daya dapat berjalan damai,” ujar Kasatgas Binmas menyampaikan pesan Kapolda Papua Barat.
Ketua MUI Kota Sorong, Abdul Manan Fakaubun mengatakan bahwa Pemilukada sudah ada mekanisme dan aturannya, oleh karena itu sebagai umat beragama wajib tunduk dan taat kepada aturan Pemilukada agar berlangsung aman, damai dan tentram.
“Saya mengajak kepada kita , menjaga pemilukada damai, tenang, tentram dan adil. Jangan golput, salurkan hak suara untuk menentukan pemimpin Provinsi dan Kabupaten Kota agar penuh kedamaian,” ajak Manan.
Ditambahkan oleh Ketua Klasis GKI Sorong, Pendeta Jeane Fonataba Haurissa, mengatakan bahwa tingkat kesadaran harkamtibmas, sebelum menuju Pemilukada adalah Pileg dan Pilpres.
“Catatan sedikit lega karena bisa berlangsung dengan baik. Satu kesimpulan pemilukada 2024 lebih rawan ketimbang pileg dan pilpres. Kerawanan lebih harus antisipasi,” ujarnya.
Adapun tiga point menurut Pendeta Jeane adalah:
1. Netralitas penyelenggara Pemilukada dalam menjaga kepercayaan publik. Hal ini melihat evaluasi Pileg dan Pilpres
2. Kesiapan provinsi untuk menyelenggarakanpemilu pertama kali gubernur dan wakil gubernur.
3. Kuatnya polarisasi atau terpecah belah di masyarakat terkait dukungan politik.
“Ini sudah terjadi misalnya saat pilkada, kalau ada kampung yang tidak memilih salah satu kandidat maka, warga yang tidak memilih bupati terpilih bisa membuat kampung sendiri. Begitu juga jemaat di Gereja kalau salah tidak terpilih maka dia pindah jemaat,” ujar Jeane.
Dalam kesempatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi dengan dua nara sumber yaitu Ketua MUI Kota Sorong, H. Abdul Manan Fakaubun, Ketua Klasis GKI sekaligus Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Sorong, Pendeta Jeane Fonataba Haurissa.
Dilanjutkan doa lintas agama yang dipimpin oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Sorong, H. Kisman Rahayaan mewakili Islam. Mewakili Kristen Protestan oleh Pdt. Agnes T.Kipuw, Hindu oleh | Ketut Sarta, Buddha oleh Romo Pandita Tulung Wahyu Sutrisno dan mewakili agama Katolik: Pater Lewi Ibory OSA.
(Tim/Red)
