Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai di Kota Kediri,Nihil Pelanggaran.

KOTA KEDIRI,Buserjatim.com-Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai, yaitu pemeriksaan dan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok polos.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kediri menggelar Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai di wilayah Kota Kediri, Rabu (12/11/2026).

Operasi yang dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai ini,menyasar sejumlah toko kelontong yang diduga menjual rokok tanpa pita cukai atau rokok polos.

Kegiatan Operasi bersama ini langsung dipimpin dan dilaksanakan oleh tim gabungan, terdiri dari tujuh tim yaitu:

  • Kabid Penegakan Hukum Daerah Satpol PP Kota Kediri, Joni Adi Purnomo, S.Sos, M.Si
  • Kabid Trantib Satpol PP Kota Kediri, Indra Hadi P, S.AP, M.M.
  • Sekdin Satpol PP Kota Kediri, Ade Trifianto, S.STP.
  • Pejabat Fungsional Ahli Madya Satpol PP Kota Kediri, Fajar Khoirul H., SH.
  • Tim KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri
  • PPNS Satpol PP Kota Kediri, Rohmad Santosa, S.Sos dan Agus Setiono, S.Sos.
  • Staf Bidang Gakda dan Staf Bidang Trantib Satpol PP Kota Kediri.

Dalam oprasi gabungan ini menyasar di 5 titik di kota kediri

  1. Jl. Raya Betet Bawang, Kec. Pesantren.
    2.Jl. Raya Betet Bawang, Kec. Pesantren – Toko2
    3.Jl. Dewi Sartika, Kec. Pesantren – Toko Hj
    4.Jl. Wakhid Hasyim, Bandar Lor, Kec. Mojoroto – Toko Mn
    5.Jl. Letjend. Sutoyo, Kota Kediri – Toko Al

Petugas mendatangi satu per satu toko sasaran, melakukan pemeriksaan terhadap stok rokok yang dijual, serta memberikan sosialisasi kepada pemilik toko.

“Dari hasil kegiatan operasi ini petugas gabungan tidak Mendapati pelanggaran: NIHIL PELANGGARAN.

Sebagai tindak lanjut, petugas memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pemilik toko tentang bahaya dan sanksi memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai / rokok polos.

Sebagai upaya penegakan hukum dan pencegahan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan membahayakan masyarakat. Kegiatan ini berdasar:

  1. UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007;
  2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 27/MK/BC/2026 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
    Pelanggaran yang diawasi adalah memperjualbelikan / menyimpan rokok tanpa pita cukai, sebagaimana diatur dalam UU Cukai tersebut.

Seluruh kegiatan didata dan didokumentasikan sebagai laporan kepada pimpinan. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau lancar, aman, dan tertib.(Kk/PemkotKediri)

Pos terkait