JOMBANG, BUSERJATIM.COM – Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, dan para Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang pada Senin (30/01/2023) hadir dan membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di 4 Kecamatan Di Kabupaten Jombang.
Diantaranya di Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bareng, Kecamatan Ngoro dan berakhir di Kecamatan Gudo.
Musrenbang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2024 tersebut dihadiri juga oleh anggota DPRD Kabupaten Jombang; Camat dan Forkopimcam setempat, tokoh agama dan tokoh masyarakat; perwakilan dari organisasi perempuan dan kemasyarakatan (Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, PKK); para Kepala Desa, delegasi Desa, Kepala UPTD, Kepala Sekolah.
Musrenbang merupakan salah satu pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam proses penyusunan dokumen RKPD yang ditujukan untuk menyampaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024”, tutur Bupati Mundjidah Wahab saat di Kecamatan Gudo.
Disampaikan Bupati Mundjidah Wahab bahwa beberapa kebijakan pembangunan daerah untuk penyusunan perencanaan tahun 2024 mengalami beberapa penyempurnaan, antara lain kebijakan kegiatan prioritas yang diharapkan lebih bermanfaat dan berbagi peran dengan sumber pendanaan lain seperti ADD, DD maupun pendapatan desa yang difokuskan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, penanganan kemiskinan ekstrim, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan sarana prasarana ibadah dan peningkatan layanan publik melalui digitalisasi layanan sampai tingkat desa.
“Selain itu, kebijakan kegiatan prioritas Kecamatan di tahun 2024 kami anggarkan melalui program Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dimana program tersebut difokuskan untuk infrastruktur yang mendukung peningkatan perekonomian dengan tujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan indikator pembangunan di kecamatan yaitu luas wilayah, jumlah penduduk miskin, jumlah desa, keterjangkauan wilayah, status indeks desa membangun, dan kawasan strategis, tentunya mendasar dari indikator pembangunan tersebut jumlah besaran anggaran setiap kecamatan berbeda-beda. Pagu indikatif kewilayahan ini sudah dimulai tahun 2023 dimana kita sudah menyiapkan anggaran untuk setiap kecamatan”, paparnya.
Kecamatan Gudo pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran PIK sebesar Rp. 878.302.592 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah). “Alokasi tersebut diprioritaskan untuk kegiatan infrastruktur. Anggaran tersebut bisa dialokasikan melalui rapat musrenbang yang kita lakukan sekarang dengan mekanisme persetujuan bersama atas usulan prioritas yang disepakati melalui musrenbang desa atau pra musrenbang di kecamatan”, tutur Bupati Mundjidah Wahab.
Dengan adanya program pagu indikatif kewilayahan ini, pembangunan kewilayahan di Kabupaten Jombang diharapkan dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan mampu untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah dengan aspirasi kebutuhan masyarakat.
Bupati Mundjidah Wahab juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras tanpa pamrih yang ditunjukkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan perangkat daerah. Bupati juga menyadari, disamping keberhasilan dan kemajuan pembangunan, tentunya masih terdapat hal-hal yang perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan. Dengan semangat kebersamaan dan persatuan dipastikan semua kendala dan kekurangan itu akan dapat diselesaikan dengan baik.
“Kita patut bersyukur, pembangunan yang telah dilaksanakan bersama oleh pemerintah Kabupaten Jombang dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Jombang, selama kurun waktu empat tahun ini (tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022), secara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 24.105.545.816 (dua puluh empat milyar seratus lima juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah), baik untuk penerima bantuan iuran dan jaminan kesehatan nasional. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Kecamatan Gudo tahun 2022 sebanyak 2.422 keluarga; meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang dari sebesar 71,86% pada tahun 2018 meningkat menjadi 74,05% pada tahun 2022; mengalokasikan anggaran 200 juta per desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Jombang dalam bidang pelayanan pendidikan dengan rehabilitasi gedung, pembangunan gedung baru, pengadaan buku dan alat peraga, serta pemerataan guru dan peningkatan kualitas guru serta kualitas pendidikan ditunjukkan dengan capaian akreditasi sekolah yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, pengalokasian honorarium GTT dan PTT serta guru paud, bantuan hibah kepada sekolah swasta serta keberhasilan dalam berbagai lomba di tingkat Provinsi Jawa Timur; dalam pelayanan kesehatan, beberapa program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan angka harapan hidup antara lain : Program pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting, pengadaan sarana prasarana posbindu, program desa siaga aktif, peningkatan fasilitas pelayanan di Puskesmas dan fasilitas rujukan di RSUD Jombang dan RSUD Ploso yang semakin baik; peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat melalui program Bulaga, Buleksa, digitalisasi layanan sampai tingkat desa dan memberikan kemudahan perijinan yang cepat, mudah, transparan serta bantuan permodalan usaha melalui program Kurda dari Bank Jombang; peningkatan usaha mikro dan industri kecil mikro melalui fasilitasi sarana usaha bagi kepala rumah tangga perempuan miskin serta pemberian sarana prasarana usaha dan pelatihan.
Percepatan penanganan infrastruktur dasar juga merupakan fokus pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dalam rangka menjadikan agrobisnis sebagai penyangga perekonomian daerah, di antaranya pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan pengadaan pupuk bokashi atau kompos; di bidang infrastruktur pemukiman dari 400.995 KK, ada sebanyak 361.077 KK yang sudah mendapatkan akses air minum layak sampai tahun 2022, dimana telah dilakukan penanganan sebanyak 14.907 KK dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Selain itu, pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 12.450 unit. Sedangkan penyediaan sarana prasarana jamban sehat bagi masyarakat sudah terealisasi sebanyak 20.408 unit dari tahun 2018 sampai tahun 2022; dibidang pengelolaan keuangan dan perencanaan, Pemkab Jombang mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dari tahun 2013-2021 atau sembilan tahun berturut-turut dan meraih penghargaan SAKIP Award Kabupaten Jombang tahun 2022 dengan memperoleh predikat BB atau sangat baik yang artinya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin baik; peningkatan dan pembangunan sarana prasarana tempat ibadah sebagai upaya membentuk masyarakat Jombang yang berkarakter; dan masih banyak lagi program-program pembangunan daerah yang dilaksanakan selama tahun 2018 sampai tahun 2022, papar Bupati Mundjidah Wahab.
“Harapan saya, Forum Musrenbang ini dapat menghasilkan masukan, usulan maupun saran-saran serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang lebih baik dan mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Tahun 2024 merupakan awal dari perencanaan menengah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang nantinya akan dipimpin oleh seorang Penjabat Bupati, hal itu tetap menjadi semangat kita bersama untuk menjadikan Jombang semakin maju, religius, dan berkarakter, pungkasnya.
Pras
