Kota Madiun,buserjatim.com- Aksi Unras 11 April 2022 yang dilakukan BEM SI banyak digelar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu di Depan Gedung DPR/MPR Jakarta.
Guna menyikapi hal tersebut, Korem 081/DSJ merasa perlu mengambil langkah-langkah antisipasi untuk menjaga kondusifitas wilayah.
Salah satunya dengan menyiagakan personelnya sebanyak 1 SSK (satuan setingkat kompi) beserta perlengkapan PHH yang digunakan.
Sejak pagi para personel Korem 081/DSJ telah dikumpulkan di Lapangan Apel untuk melakukan pengecekan yang kemudian disusun SSK yang disiagakan.
“Kita diperintahkan Panglima TNI dan Pangdam V/Brawijaya untuk menyiagakan pasukan 1 SSK, bataliyon 1 SSY, jajaran Kodim masing-masing 1 SSK. Bahkan Kodim ada yang 2 SSK. Dan itu dilaporkan ke Pangdam tentang kesiapan personel dan materiil di satuan masing-masing,” kata Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Waris Ari Nugroho saat mengambil Apel Siaga 1 di Halaman Makorem, Jl. Pahlawan No. 50 Kota Madiun, Senin (11/4/2022).
Diungkapkannya, dari hasil informasi yang direkap dan dihimpun hari ini oleh Asintel Kasdam V/Brawijaya terdapat 2.625 orang mahasiswa yang akan melakukan Unras di Jawa Timur.
Sedangkan di jajaran Korem 081/DSJ baru di wilayah Blitar yang ada aksi Unras. Di Madiun sendiri ada 100 orang, namun dapat dikomunikasikan melalaui audensi dan diterima oleh DPRD.
“Perkembangan ini merupakan fungsi dan peran kita sebagai TNI yang bertugas membantu meciptakan kondusifitas keamanan di wilayah. Dalam hal ini kita membantu kepolisian,” terangnya.
“Dan hari ini 1 SSK kita organisir dan gelar, baik personel dan materiil perlengkapannya untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi di wilayah,” tambahnya.
Untuk itu, Danrem meminta kepada personelnya untuk mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam menghadapi aksi unjuk rasa.
Para personel-personel yang telah ditunjuk itu kemudian dilatihkan kembali tentang tahap-tahap penanganan aksi huru-hara.
Hal itu dilakukan supaya jika nanti benar-benar diterjunkan, mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan payung hukum yang berlaku.
