BLITAR,BUSERJATIM.COM-Gerakan Pembaharuan Indonesia(GP ) Blitar mengelar aksi unjuk rasa terkait pemberitaan yang tidak benar mengenai pemberian dana hibah.
Untuk penanganan 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar senilai 229,5 miliar dari kementerian PUPR .
Aksi unjuk rasa berlangsung di Kantor Bupati Blitar dan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis(19/6/2022).
Menurut Ketua GPI Jaka Prasetya mengatakan, segala bentuk kebijakan dari Pemkab Blitar yang salah harus dikritisi. Seperti halnya terkait kegagalan dana hibah dari Kementerian PUPR.
“Kegagalan dana hibah yang melibatkan para pejabat ini harus diusut sampai tuntas, apa yang melatarbelakangi hak itu sampai terjadi,”ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menanggapi aksi demo tersebut mengatakan, adanya aksi tersebut sudah dijawab melalui media masa dan dari Kementerian PUPR Pusat.
“Terkait demo tadi, sudah saya jawab di media massa, juga dari Kementerian PUPR Pusat juga sudah merilis bareng dengan saya,”ucap Wakil Bupati Blitar yang akrab disapa Makdhe Rahmat.
Makdhe Rahmat melanjutkan, bahwa Itu sudah menjawab semuanya.”Itu rilis bukan dari media massa. Rilis itu dari Kementrian PUPR Pusat serta Pemerintah Kabupaten Blitar sudah di jelaskan semuanya ,”jelasnya.
Lebih lanjut Makdhe Rahmat melanjutkan, untuk saat ini sedang fokus menyelesaikan masalah di Komisi 5 DPR RI dan Kementerian PUPR. Di karenakan ada kegiatan itu, dirinya tidak bisa untuk menemui para pengunjuk rasa.
“Oleh sebab itu kenapa saya tidak bisa menemui pendemo. Karena minggu ini, minggu terakhir untuk memasukkan berkas ke Komisi 5 DPR RI,”tuturnya.
Lebih lanjut Makdhe Rahmat menyatakan, aksi unjuk rasa tadi sudah tidak relevan. Karena sebagai Wakil Bupati Blitar sudah mengeluarkan rilis bareng dengan Kementrian PUPR pusat.
“Kalau ada yang mempermasalahkannya, soal itu sudah gak seksi lagi sudah kita jawab kok di media atau jangan – jangan ada sesuatu,”tutup Makdhe Rahmat.
Perlu juga diketahui, pada (21/4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso.
Pertemuan tersebut untuk
menindaklanjuti berita tidak benar mengenai pemberian dana hibah untuk penanganan 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar senilai Rp 229,5 miliar dari Kementerian PUPR.
(Ati/JK”)
