BUSERJATIM.COM –
Ponorogo — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Penangkapan berlangsung pada Jumat (7 November 2025) dan dilakukan secara senyap oleh tim penindakan KPK di wilayah Ponorogo, Jawa Timur.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan tersebut. Dari informasi awal, OTT ini terkait dugaan suap dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
“Benar, KPK melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di Kabupaten Ponorogo. Saat ini tim masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman,” ujar Fitroh kepada wartawan, Jumat sore (7/11/2025).
Dalam operasi itu, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo, serta menyita barang bukti berupa uang tunai. Tim KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Sugiri Sancoko dan pihak lain yang terjaring dalam OTT tersebut.
Sumber di internal KPK menyebut bahwa uang yang diamankan diduga merupakan “fee” atas rotasi jabatan di sejumlah posisi strategis di Pemkab Ponorogo.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, tim KPK telah memantau aktivitas sejumlah pejabat Ponorogo sejak beberapa hari terakhir. Penangkapan dilakukan pada siang hari, dan beberapa lokasi seperti rumah dinas bupati serta kantor pemerintahan dikabarkan turut diperiksa.
Situasi di rumah dinas Bupati Ponorogo tampak sepi usai kabar OTT menyebar. Sejumlah petugas Satpol PP terlihat berjaga, sementara beberapa ASN memilih tidak berkomentar.
Dugaan Kasus Mutasi dan Promosi Jabatan
KPK menduga telah terjadi jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo, di mana beberapa pejabat diduga menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan promosi atau mempertahankan posisi.
Kegiatan ini disebut melibatkan pihak-pihak dekat bupati serta oknum pejabat yang berperan sebagai penghubung.
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat OTT KPK terkait jual beli jabatan, setelah sebelumnya beberapa bupati di Jawa Tengah dan Sulawesi juga ditangkap dengan modus serupa.
Hingga berita ini ditulis, pihak Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum mengeluarkan pernyataan resmi. Sementara itu, warga Ponorogo menyatakan terkejut sekaligus kecewa atas penangkapan orang nomor satu di daerahnya.
“Kami berharap KPK menuntaskan kasus ini secara transparan. Kalau terbukti bersalah, harus diproses hukum sampai tuntas,” ujar tokoh masyarakat setempat.
KPK menyatakan seluruh pihak yang diamankan kini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Jakarta. Setelah proses pendalaman, lembaga antirasuah itu akan mengumumkan status hukum dan konstruksi perkara secara resmi kepada publik.
“KPK akan segera memberikan keterangan resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai,” tegas Fitroh.
Hingga malam ini, pemeriksaan masih berlangsung. KPK menegaskan komitmennya untuk terus membersihkan praktik korupsi di daerah, khususnya dalam sektor pengisian jabatan publik yang rawan penyalahgunaan kekuasaan.(Ghufron)
