Pacitan BUSERJATIM.COM- Setelah Pemerintah Pusat resmi menaikkan harga BBM pada tanggal 3 September 2022 kemarin, sehingga kalangan Mahasiswa yang ada di sejumlah wilayah Indonesia, memprotes kenaikan harga BBM dengan melakukan aksi turun ke jalan.
Tidak terkecuali yang terjadi di Kabupaten Pacitan, puluhan Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pengetahuan (STKIP) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pacitan, juga melakukan aksi unjuk rasa, dengan mendatangi Gedung DPRD dan Kantor Pemkab Pacitan, Selasa (6/9/2022).
Para Mahasiswa mengaku sangat prihatin dengan kondisi saat ini, dimana masyarakat miskin semakin tercekik, usai kenaikan harga BBM, sehingga akan mempengaruhi inflasi di semua sektor terutama bahan pokok makanan.
Mereka juga berpendapat bahwa, Pemerintah telah salah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Masyarakat sekarang masih dalam proses pemulihan ekonomi usai terdampak Covid-19, jangan dibebani lagi dengan kenaikan harga BBM”, kata Imam Rifai selaku Ketua Umum.
Sehingga para Mahasiswa yang juga sebagai social control, merasa tergugah untuk melakukan aksi protes melalui unjuk rasa turun ke jalan demi menyuarakan hati rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM.
Dalam tuntutannya mereka meminta ketegasan dari Pemerintah dalam membasmi mafia migas, melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan, mengawal kebijakan BLT dengan menyalurkan secara adil, transparan serta tepat sasaran.
Mereka juga mengeluhkan antrian panjang saat melakukan pembelian BBM , dan juga pembelian berlebihan dengan menggunakan gurigen dimana akan menguntungkan oknum perorangan.
Saat mendatangi Gedung DPRD, mereka ditemui sejumlah anggota DPRD diantaranya dari Komisi II Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP. Setelah mendengar pernyataan dari anggota DPRD tersebut, mereka lanjut mendatangi Kantor Pemkab. Pacitan, dan bertemu Bupati.
Dalam sambutannya, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyambut baik, serta apresiasi yang sebesar besarnya sudah menyampaikan aspirasinya dan peduli terhadap rakyat.
“Kita semua harus memahami bahwa kenaikan BBM merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Ini diluar kemampuan, akan tetapi kami akan menyikapi hal ini dengan bijaksana, tentang bagaimana mengurangi beban masyarakat akibat terdampak kenaikan BBM bersubsidi”, kata Bupati di halaman Kantor Pemkab.
“Kami malah bersyukur, apabila mahasiswa punya masukan maupun referensi kita dapat berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan ini.Memikirkan tentang bagaimana mengurangi beban masyarakat terdampak kenaikan BBM”, ujar Bupati.
Pada kesempatan yang sama Komandan Kodim 0801/Pacitan Letkol Kav. Ibnu Khazim, S.I.P, M.Si, menyampaikan bahwa, dalam rangka aksi unjuk rasa kenaikan BBM bersubsidi, telah menyiagakan personel gabungan baik TNI maupun Polri untuk selalu melakukan pemantauan, pengawalan serta pengamanan.
“Kami berharap kepada para Mahasiswa agar dalam melakukan aksi unjuk rasa selalu menjaga ketertiban dan keamanan.kami bersama dengan Kepolisian akan menindak tegas kepada para pendemo yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional”, tutur Dandim.
