Komisi I DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) dalam rangka penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memberikan usulan yang dapat dituangkan dalam catatan dalam kesimpulan rapat terkait tambahan anggaran yang dialokasikan khusus untuk persiapan pemilu 2024.
Ia mengaku usulan tambahan anggaran tersebut di luar yang telah disepakati oleh Komisi I DPR RI.
“Saya menyarankan secara pribadi ya sudah bikin catatan saja, karena kalau nanti diprediksi misalnya Pemilu yang akan datang itu bakal terjadi sesuatu, perlu pengamanan berita, perlu upaya-upaya misalnya mengamankan lalu lintas di akun-akun tertentu dan sebagainya tentu memerlukan sebuah anggaran ya, sehingga (tambahan anggaran) ini perlu dipertimbangkan,” ujarnya ketika ditemui tim Parlementaria usai Rapat Kerja Komisi I dengan Kemenkominfo di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2023).
Ia melanjutkan, usulan anggaran tambahan tersebut sifatnya masih di-hold dan hanya berupa catatan saat ini. Sehingga, ketika pemerintaH membuat sebuah kebijakan dan kemudian dibahas bersama, siapa tahu hal tersebut diperlukan. “Kalau itu pas untuk kepentingan Pemilu damai, mengapa tidak?” imbuh legislator Fraksi PDIP ini.
Meski begitu, dirinya memprediksi Pemilu akan berjalan dengan baik sehingga tidak perlu menggunakan uang yang akan diusulkan itu. Sehingga dirinya menekankan bahwa itu nantinya kembali pada prioritas pemerintah.
“Kan anggaran itu harus menyesuaikan dalam keadaan yang fleksibel ya, tidak kaku begitu. Toh anggaran juga nanti bisa berjalan, mungkin ada penyesuaian, ada refocusing dan sebagainya” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi I dalam rapat Penyesuaian RKA memberikan catatan dalam kesimpulan. Catatan tersebut berbunyi ‘Komisi I DPR RI telah mendengarkan usulan tambahan anggaran Kemkominfo sebesar Rp5.248.852.107.000 dukungan prioritas nasional pelaksanaan pemilu damai 2024, menyukseskan program IKN, menuntaskan pembangunan infrastruktur TIK dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan nasional di bidang komunikasi publik.’
