Prajurit Dan PNS di Wilayah Madiun Terima Penyuluhan Hukum TW IV Tahun 2023

 

BUSERJATIM.COM GROUP-Madiun, – Korem 081/DSJ, Kodim 0803/Madiun dan Satdisjan wilayah Madiun menerima penyuluhan hukum oleh Kumdam V/Brawijaya bertempat di Aula Jenderal Sudirman Makorem 081/DSJ Jl. Pahlawan, No. 50, Kota Madiun. Rabu, (25/10/2023).

Bacaan Lainnya

Kasiren Letkol Arm Musani yang mewakili Danrem 081/DSJ Kolonel Inf H. Sugiyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum tersebut sangat penting guna lebih meningkatkan kedisiplinan, kepatuhan dan ketaatan pada aturan hukum.

“Kegiatan ini juga untuk memberikan dan menambah wawasan tentang hukum kepada seluruh prajurit, maupun PNS,” ujarnya.

Lebih lanjut menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, TNI dan PNS dilarang terlibat dalam politik praktis karena Netralitas TNI adalah sebuah komitmen yang jelas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“TNI memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin tahapan Pemilu 2024 agar berjalan dengan damai dan sejuk, karena TNI bersifat Netral,” tambahnya.

Untuk itu, ia menyampaikan juga pesan Danrem agar para anggota bisa mengikuti penyuluhan hukum dengan baik dan serius.

“Sehingga apa yang disampaikan oleh pemberi materi dapat kita serap dan selanjutnya dijadikan bekal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, sebagai pemateri Letkol Chk Purnomo Heru Sutarto menjelaskan dan memaparkan beberapa poin penting materi hukum, mulai dari netralitas TNI, Lalin, narkotika, penyalahgunaan Medsos, THTI, disersi, KDRT, asusila, penganiayaan dan penipuan.

Dalam arahannya, ia berharap melalui kegiatan penyuluhan tersebut, tingkat pelanggaran dan permasalahan hukum militer dapat dipahami sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Melalui penyuluhan ini diharapkan anggota militer maupun PNS diminta dapat meminimalisir angka pelanggaran satuan, khususnya di jajaran Korem 081/DSJ dan Satdisjan Wilayah Madiun,” tuturnya.

“Sebagai anggota TNI dan PNS, dituntut mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Prajurit juga harus menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran di lingkup militer, apalagi tindak kejahatan yang kaitannya bersinggungan dengan hukum,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *