BALI, BUSERJATIM.COM–
Polda Bali kembali menggelar program Jumat Curhat di Ballroom Hotel Neo Jalan Gatsu barat denpasar barat, Jumat (23/6/2023). Pada kesempatan kali ini Polda Bali mendengar aspirasi dari Komunitas Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Wilayah Bali.
Kegiatan Jumat Curhat ini dipimpin oleh Dir Binmas Polda Bali Kombes.Pol Arsdo Ever P. Simatupang S.I.K S.H., dan di dampingi oleh Kabidhumas Polda Bali yang diwakili oleh Kasubdit Penmas, Dirlantas Polda Bali yang diwakili oleh Kasubditkamsel, Dirpamobvit Polda Bali diwakili oleh Kabagbinopsnal,Dirsamapta Polda bali diwakili oleh Ps Kasubbagrenmin, Kasubditbinsatpam polsus AKBP Herini dan PJU Subditbinsatpam
Ketua BUJP Wilayah Bali menyampaikam komunitas BUJP merupakan adalah Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disebut perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan/pendidikan keamanan, kawal uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa.
“Badan Usaha Jasa Pengamanan tidak hanya tentang perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan Satpam saja,” kata ketua BUJP Wilayah Bali.
“Kami berterima kasih kepada Polri khususnya Polda Bali karena sudah menyempatkan bertemu kami disini, dan kami ingin menyampaikan terkait komunitas kami yang bekerja di berbagai bidang, jadi sekiranya mungkin bapak-bapak dapat memberikan sedikit ilmu kepolisian melalui pelatihan agar rekan-rekan kami dapat profesional dalam bekerja” sambungnya.
Dari pihak BUJP juga menanyakan tentang Kesejahteraan satpam terkait penawaran satpam dapatkah pemerintah membuatkan standart upah satpam.
Menanggapi hal tersebut Dir Binmas Polda Bali Kombes.Pol Arsdo Ever P. Simatupang S.I.K S.H., mengatakanTerkait isu satpam sedang diperjuangkan kemudian rencana rapimnas abujapi akan dilaksanakan di bali.
daru BUJP juga menannyakan terkait Usulan rakerda dengan abujapi agar ada sertifikasi satpam, karena satpam bisa di outsorsing dan tdk mendapat dana servise.
Dir Binmas Polda Bali menanggapin hal tersebut dan menjelaskan Fgd akan terus dilakukan untuk isu satpam digrup dan terkait diklat agar diakui sebagai profesi satpam saran agar diklat cari tempat yg sudah punya izin dan pendidikan dilaksanakan full sehingga berkualitas agar dibuatkan FGD terkait IPK.
( BBM/Red )
