BUSERJATIM GRUOP –
Muaradua, Oku Selatan – Persatuan Mahasiswa Oku Selatan (PERMAKUS) mengajukan permohonan mendesak kepada Bupati Oku Selatan untuk segera membenahi dan melengkapi alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua. Permintaan ini muncul seiring dengan kondisi rumah sakit yang dinilai stagnan dalam pembangunan dan pelayanan, serta tidak memenuhi standar layak operasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
RSUD Muaradua, yang dirancang untuk memberikan layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat, kini menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan. Ketua Umum PERMAKUS, A. Syamsul Munir, menegaskan pentingnya rumah sakit sebagai fasilitas pokok bagi masyarakat. “Rumah sakit adalah fasilitas pokok untuk masyarakat Oku Selatan, maka kami meminta kepada Bupati untuk segera meninjau dan melakukan perbaikan. Kesehatan tidak bisa dijadikan permainan,” ungkap Gus Munir.
Dalam pernyataannya, Munir juga menekankan bahwa kesehatan adalah persoalan utama yang harus diperhatikan, sejalan dengan pendidikan. Ia mengingatkan Bupati Oku Selatan agar segera menindaklanjuti isu pelayanan kesehatan yang layak dan dapat dinikmati oleh masyarakat. “Kami berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi RSUD Muaradua, agar masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang optimal,” tambahnya.
PERMAKUS berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong perbaikan dalam sektor kesehatan, serta memastikan bahwa suara mahasiswa dan masyarakat didengar oleh pemerintah. Dengan harapan, langkah-langkah perbaikan yang diambil dapat menjadikan Oku Selatan sebagai kabupaten terbaik di bidang kesehatan, sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.
Kondisi RSUD Muaradua yang stagnan ini menjadi sorotan publik, dan diharapkan dapat segera ditangani agar masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, tetapi juga merasa aman dan nyaman saat berobat. PERMAKUS akan terus berjuang untuk memastikan bahwa kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
