BUSERJATIM GROUP –
Jakarta, 10 Februari 2025 – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap berbagai permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Dari total anggaran Rp 500 triliun, hanya separuhnya yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/2/2025), seperti dikutip dari Antara.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah tengah mengembangkan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Konsolidasi tersebut akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dalam Negeri guna meningkatkan akurasi data penerima bansos. Luhut juga menekankan pentingnya digitalisasi sebagai solusi utama untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas distribusi bantuan.
“Saya bersyukur, BPS (Badan Pusat Statistik) telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” tambahnya.
Pemerintah berharap langkah ini dapat memperbaiki sistem bansos dan memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
red
