KARAWANG, BUSERJATIM.COM – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memimpin prosesi peletakan batu pertama pembangunan 100.000 rumah subsidi bagi personel Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Program ini menjadi wujud nyata dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat, khususnya anggota Polri.
Turut hadir dalam acara ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya, di antaranya Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, dan Kapok Sahli TNI Brigjen Arh. Albertus Magnus Suharyadi. Hadir pula Direktur Utama PT Asabri Jepri Haryadi, perwakilan BTN, perwakilan Tapera, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah. Rumah adalah kebutuhan mendasar yang juga menjadi harapan bagi personel Polri,” ujar Kapolri.
Tahun ini, Polri menargetkan pembangunan 100.000 unit rumah di seluruh Indonesia, dengan 14.000 unit di antaranya akan dibangun di wilayah Polda jajaran. Jika kebutuhan meningkat dan proses pembangunan berjalan lancar, jumlah tersebut bisa melebihi target awal.
“Kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Jika semuanya berjalan baik, target kita bisa lebih dari 100 ribu unit. Ini akan sangat bermanfaat bagi anggota Polri,” jelas Kapolri.
Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kapolri menyoroti bahwa sektor properti memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian.
“Dengan adanya pembangunan rumah ini, kita harapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah,” ungkapnya.
Program pembangunan rumah subsidi ini didukung berbagai kemudahan, seperti uang muka (down payment) nol persen, proses perizinan yang cepat, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga Juli 2025.
Diharapkan, inisiatif ini dapat memastikan seluruh personel Polri memiliki hunian yang layak dan nyaman, sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
