BUSERJATIM.COM –
Surabaya — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (PROJO) Jawa Timur menegaskan bahwa wacana kompromi sistem Pilkada harus tetap berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat dan semangat Reformasi. Hal tersebut disampaikan Tomy Hartono Wibowo, perwakilan DPD PROJO Jawa Timur, menanggapi dinamika nasional terkait kemungkinan pemilihan Gubernur melalui DPRD, sementara Bupati dan Wali Kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Menurut Tomy Hartono Wibowo, kompromi tersebut tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Dari sisi efisiensi tata kelola pemerintahan, pemilihan Gubernur oleh DPRD dinilai dapat memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif daerah serta menekan biaya politik yang selama ini menjadi beban besar dalam Pilkada langsung.
“Namun efisiensi tidak boleh mengorbankan rasa keadilan dan partisipasi publik. Demokrasi bukan hanya soal mekanisme, tapi juga soal kepercayaan rakyat,” tegas Tomy, Senin (6/1).
Ia menambahkan, keputusan mempertahankan pemilihan langsung untuk Bupati dan Wali Kota merupakan sinyal kuat bahwa demokrasi akar rumput tetap harus dijaga. Di level inilah rakyat paling merasakan dampak kebijakan publik, mulai dari pelayanan dasar hingga pembangunan sosial-ekonomi.
DPD PROJO Jawa Timur juga mengingatkan bahwa sejarah politik Indonesia mencatat risiko praktik transaksional jika pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada elite politik. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik menjadi syarat mutlak apabila pemilihan Gubernur dilakukan melalui DPRD.
“Kompromi ini sejatinya adalah ujian kepercayaan publik. DPRD harus mampu membuktikan bahwa mereka benar-benar menjalankan mandat rakyat, bukan kepentingan sempit kelompok tertentu,” ujarnya.
Tomy menegaskan, PROJO Jawa Timur sejalan dengan pandangan bahwa demokrasi Pancasila harus tetap memberi ruang bagi kegembiraan dan partisipasi rakyat dalam menentukan arah kepemimpinannya. Jika tidak dikelola dengan etika politik yang kuat, kompromi Pilkada justru berpotensi menjadi kemunduran demokrasi.
“DPD PROJO Jawa Timur mendorong dialog yang terbuka, jujur, dan melibatkan publik luas agar setiap kebijakan politik tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
