news  

Dinas PUPR Kota Kediri Luncurkan KRK Untuk Mudahkan Pengusaha

KEDIRI,BUSER JATIM.COM– Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) membuat terobosan dengan memberlakukan adanya surat Keterangan Rencana Kota (KRK)

Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) adalah surat yang memuat informasi berupa peruntukan lahan dan penggunaan bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, dan syarat teknis lainnya yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu. 

Dokumen ini penting bagi masyarakat yang akan mendirikan bangunan baru di wilayah Kota Kediri sebelum mendapatkan legalitas dokumen berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai legalitas bangunan.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon KRK diantaranya :
1.Formulir KRK (wajib)
2.Fotocopy KTP pemohon (wajib)
3.Fotocopy bukti kepemilikan tanah (wajib)
4.Denah lokasi / site plan (wajib)
5.Data titik koordinat polygon (wajib)
6.Denah lokasi bangunan/site plan (wajib)
7.Foto tanah keadaan/eksisting (wajib)
8.Fotocopy perjanjian sewa (jika ada)
9.Fotocopy akta pendirian (jika an.badan hukum)
10.Surat kuasa (jika dikuasakan + Fc KTP)

Apabila berkas pemohon (dokumen persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan teknis) sudah lengkap dan benar maka petugas BO membuat undangan survey dilampiri dokumen persyaratan teknis untuk peninjauan ke lokasi dilanjutkan pengisian Berita Acara Hasil Survey sebagai dasar penerbitan Surat KRK.

Untuk mendapatkan Keterangan Rencana Kota (KRK), pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya tarif atau tidak dipungut biaya dan waktu penyelesaian KRK ini memakan waktu lebih singkat selama 12 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap. Dalam rentang waktu 12 hari, akan dilakukan proses pengukuran oleh surveyor.

Dengan kelengkapan dokumen KRK, maka pemohon dapat mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai legalitas bangunan dan untuk mengetahui informasi intensitas pemanfaatan ruang.(robby)