JAKARTA,BUSERJATIM.COM -, 25 Maret 2025 – Dewan Ekonomi Nasional menggelar pertemuan dengan perwakilan kamar dagang internasional seperti AmCham (American Chamber of Commerce), BritCham (British Chamber of Commerce), KoCham (Korean Chamber of Commerce), serta KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) guna membahas tantangan dunia usaha di Indonesia.
Dalam pertemuan ini, salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah kepastian regulasi. Para pelaku usaha menyampaikan keresahan mereka terhadap kebijakan yang sering berubah secara mendadak, yang dapat menghambat investasi serta mengganggu rencana ekspansi bisnis. Mereka mengharapkan regulasi yang lebih sederhana, harmonisasi kebijakan antar-kementerian, serta jaminan kepastian hukum untuk menunjang pertumbuhan usaha jangka panjang.
“Kami di Dewan Ekonomi Nasional memahami betul pentingnya kepastian regulasi. Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan investasi,” ujar salah satu perwakilan Dewan Ekonomi Nasional dalam pertemuan tersebut.
Semua masukan dari dunia usaha ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih strategis.
Menurut Dewan Ekonomi Nasional, deregulasi adalah kunci. Jika aturan terlalu berbelit, maka transformasi ekonomi akan berjalan lambat. Oleh karena itu, reformasi struktural menjadi prioritas utama guna menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik dan kompetitif di tingkat global.
Kemitraan Strategis Pemerintah dan Dunia Usaha
Pertemuan ini juga menegaskan bahwa membangun ekonomi yang kuat bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha, baik lokal maupun internasional.
“Kolaborasi yang erat, keinginan untuk mendengar, serta keberanian untuk berbenah adalah kunci agar Indonesia terus menjadi rumah yang ramah bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas perwakilan Dewan Ekonomi Nasional.
