BUSERJATIM.COM –
KEDIRI, 17 Desember 2025 — Kota Kediri diguncang gelombang kemarahan publik. Ormas GRIB JAYA (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) Kota Kediri menggelar aksi damai besar-besaran di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri, memprotes lambannya penanganan dugaan skandal asusila yang disebut terjadi di lingkungan pendidikan.
Aksi ini dipicu oleh mencuatnya rekaman video tidak pantas yang diduga dibuat di ruang pendidikan, dengan pasangan berbeda dalam dua kejadian terpisah. Yang membuat publik tersentak, dalam rekaman terdengar suara anak-anak kecil di sekitar lokasi—sebuah fakta yang dinilai sangat membahayakan moral dan psikologis peserta didik.
Oknum Disorot, Lokasi Disesalkan
Oknum berinisial EK, yang diketahui merupakan pegawai Dinas Pendidikan Kota Kediri, pernah bertugas di UPTD, dan salah satunya kini menjabat Kepala Sekolah TK, disebut-sebut diduga kuat sebagai pemeran dalam video.
Lokasi kejadian diduga berada di lingkungan TK dan kantor UPTD, yang secara struktural berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan.
Bagi GRIB JAYA, perkara ini bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan kejahatan moral yang mengoyak nilai-nilai pendidikan.
“Ini bukan urusan pribadi. Ini terjadi di ruang pendidikan, dengan orang berbeda, dan ada suara anak-anak. Ini keterlaluan dan sangat berbahaya,” tegas Basuki, Ketua GRIB JAYA Kota Kediri, di tengah aksi.
Aduan Mengendap, Publik Curiga
GRIB JAYA mengungkapkan, surat aduan resmi telah dilayangkan sejak akhir November 2025, namun penanganan dinilai mandek. Bahkan, menurut mereka, verifikasi resmi terhadap video belum dilakukan, meski bukti telah diserahkan.
Kondisi ini memantik kecurigaan publik: penanganan baru tampak bergerak setelah tekanan massa dan demonstrasi turun ke jalan, bukan karena kesadaran institusional.
Pejabat Turun Usai Demo, Kritik Mengalir
Baru setelah aksi berlangsung, Kepala Dinas Pendidikan, Inspektorat, Kesbangpol, dan BKD Kota Kediri dikabarkan turun ke lokasi dengan dalih penyelesaian. Langkah ini justru menuai kritik tajam.
“Aduan sudah lebih sebulan, kok baru ditangani setelah demo? Ini preseden buruk penegakan disiplin ASN,” ujar salah satu peserta aksi.
Pernyataan pejabat yang menyebut “itu bukan jamanku” turut menyulut amarah. Publik menilai kalimat tersebut terkesan lepas tanggung jawab, padahal peristiwa terjadi di lingkungan kerja dan sebagian pihak terkait masih aktif hingga kini.
Tuntutan Tegas: PTDH dan Transparansi
GRIB JAYA menegaskan, perkara ini tak boleh disapu di bawah karpet. Mereka menuntut:
PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) bagi oknum yang terlibat;
Transparansi penuh hasil pemeriksaan dan verifikasi bukti;
Keterlibatan aparat penegak hukum bila ditemukan unsur pidana;
Evaluasi total pengawasan moral dan etika di dunia pendidikan Kota Kediri.
“Jika pelaku seperti ini dibiarkan di dunia pendidikan, kita sedang menyiapkan kehancuran moral generasi mendatang,” tandas Basuki.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu langkah konkret dan berani dari Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta BKD Kota Kediri. Kasus ini menjadi ujian integritas pemerintah daerah dalam menjaga kehormatan dunia pendidikan dan melindungi anak-anak dari lingkungan yang tidak bermoral.
