MALANG | BUSERJATIM.COM – Gelombang perlawanan warga terhadap kebijakan pungutan di kawasan Bendungan Lahor kian memanas. Masyarakat dari Kecamatan Sumberpucung, Selorejo hingga wilayah Rekesan secara tegas menyampaikan ultimatum 15×24 jam kepada Perum Jasa Tirta I (PJT I) agar segera menindaklanjuti tuntutan warga dan menghentikan praktik pungutan yang dinilai tidak humanis.
Aksi damai tersebut digelar pada Senin (26/01/2025) dengan lokasi utama di depan Portal e-Toll Bendungan Lahor. Ratusan warga turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan portal dan retribusi yang selama ini dirasakan memberatkan masyarakat sekitar bendungan.
Koordinator aksi, Radi, menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukan sekadar aspirasi sepihak, melainkan suara kolektif masyarakat terdampak yang selama ini merasa dirugikan.
“Kami beri waktu 15 kali 24 jam setelah aksi hari ini. Jika tidak ada tindak lanjut, masyarakat siap melakukan aksi lanjutan,” tegas Radi di sela aksi.
Dalam aksinya, warga membentangkan kain putih sepanjang kurang lebih 20 meter tepat di pintu masuk portal e-toll Bendungan Lahor. Kain putih tersebut menjadi simbol perlawanan damai sekaligus harapan agar kebijakan PJT I berpihak kepada masyarakat kecil.
Tak hanya itu, massa aksi juga melakukan pembubuhan tanda tangan secara massal sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan yang diajukan kepada PJT I.
Adapun lima poin tuntutan utama masyarakat yang disuarakan dalam aksi tersebut meliputi:
*Mendesak PJT I menerapkan SOP penjagaan portal yang humanis.
*Membebaskan pelajar dari pungutan, khususnya pelajar yang bersekolah di wilayah Kecamatan Sumberpucung dan Selorejo.
*Membebaskan angkutan umum trayek Malang–Blitar dari pungutan.
*Membebaskan pungutan bagi warga terdampak pembangunan Bendungan Lahor.
*Membebaskan pelaku UMKM dan pedagang kecil di Kecamatan Sumberpucung dan Selorejo dari pungutan.
Usai pelaksanaan aksi damai, Radi selaku koordinator aksi, yang didampingi pengurus/Ketua KOMPAKK (Sam Bily dkk) serta 11 perwakilan warga, secara langsung menyerahkan dokumen berisi tuntutan masyarakat kepada pihak Perum Jasa Tirta I di lokasi aksi dan di terima langsung Oleh beberapa perwakilan PJT I.
Warga menilai, Bendungan Lahor yang merupakan proyek strategis nasional seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar, bukan justru menambah beban ekonomi dan sosial.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Perum Jasa Tirta I belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan ultimatum yang disampaikan warga. Masyarakat berharap, dalam batas waktu yang telah ditentukan, PJT I segera mengambil langkah konkret demi mencegah konflik sosial yang lebih luas. (Ghufron/Red)
