KEDIRI, BUSERJATIM.COM – Aliansi Penambang Lokal Kediri Raya menggelar audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri pada Senin (11/12/2024), namun hingga kini belum memperoleh kejelasan terkait tuntutan mereka. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Kediri belum menghasilkan keputusan yang memuaskan.
Sebagai tindak lanjut, pada Kamis (12/12/2024), aliansi tersebut menggelar aksi damai besar-besaran. Aksi ini dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk Kantor Pemkab Kediri, Kantor DPRD, Kantor LMA, dan Kantor Gudang Garam Unit 1.
Koordinator Aliansi, TuBagus Fiyrajaya, menyampaikan bahwa aksi ini melibatkan sekitar 5.000 peserta dan 1.000 truk sebagai bentuk protes damai.
“Kemarin kami sudah melakukan RDP, tapi tuntutan kami masih dalam pertimbangan. Kami memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal, khususnya penambang lokal, dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena itu, hari ini kami turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi,” ujar TuBagus.
Aliansi Penambang Lokal Kediri Raya menyampaikan enam tuntutan utama, yakni:
1. Percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
2. Penertiban armada Over Dimensi Over Load (ODOL).
3. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam PSN di Kediri.
4. Kesempatan bagi penambang tradisional untuk mensuplai material ke PSN.
5. Optimalisasi tenaga kerja lokal oleh PT Gudang Garam dan kontraktor.
6. Pemaksimalan potensi lokal dalam penyediaan material proyek.
Meski aksi damai telah dilakukan, hingga kini belum ada respons yang signifikan dari pemerintah maupun perusahaan terkait.
Dukungan DPRD Kabupaten Kediri
Anggota DPRD Komisi 3 Kabupaten Kediri, Antok Prapungka Jaya, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi aliansi ini.
“Saya sepakat bahwa PSN harus memprioritaskan masyarakat lokal. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Kami di DPRD akan terus mendorong agar tuntutan masyarakat dapat diakomodasi,” ungkap Antok.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan bersinergi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan PSN di Kediri.
Langkah Konkret Ditunggu
Aliansi berharap pemerintah dan perusahaan segera mengambil tindakan nyata untuk menjawab tuntutan mereka. Humas Kontraktor LMA, Bima, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberdayakan sebagian besar tenaga kerja lokal, namun aliansi merasa langkah ini masih belum cukup.
Aksi damai ini dilengkapi dengan berbagai atribut, seperti sound system, bendera, baliho, dan ban bekas sebagai simbol perjuangan. Aliansi menegaskan akan terus berjuang hingga tuntutan mereka terpenuhi demi kesejahteraan masyarakat Kediri.
Jurnalis : kk
