Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menanggapi soal fenomena kawin tangkap yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, perempuan berhak menentukan pilihannya karena hal tersebut merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Dalam menentukan pasangan hidup, kaum perempuan miliki hak untuk menentukan pilihan sendiri. Sehingga tidak boleh ada paksakan dari pihak manapun,” ucap Puan, Selasa (12/9/2023).
Berkaca dari kejadian tersebut, Puan pun berharap agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Puan memahami pentingnya menghargai perbedaan budaya di Tanah Air. Tetapi, dirinya mengimbau jangan sampai budaya mencederai hak-hak perempuan.
Masih dari penuturan Puan, tradisi kawin tangkap pada praktiknya berpotensi melanggar hak perempuan.
Di samping itu juga menimbulkan kekerasan yang berlapis pada korban hingga memicu dampak traumatis.
